 |
| Foto : Istimewa |
Prof Niam mengatakan bahwa MUI menyambut baik keputusan Presiden dalam membentuk Kementerian Haji dan Umrah serta menunjuk Gus Irfan sebagai menterinya.
"Selamat kepada Gus Irfan atas amanah baru yang diemban sebagai Menteri Haji dan Umrah. Semoga diberi kekuatan, kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan tugas penting ini untuk umat Islam Indonesia," ujar Prof Niam kepada wartawan saat dimintai pendapat di Jakarta, pada Senin (8/9/2025).
Prof Niam menyatakan bahwa dirinya siap mendukung penuh tugas-tugas Kementerian Haji dan Umrah, khususnya dalam hal peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, transparansi pengelolaan agar lebih profesional.
"Tentu kita selalu siap bersinergi, memberikan masukan keagamaan, dan terus mendampingi agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan benar-benar sesuai dengan syariah, berkeadilan, dan maslahat untuk umat," ungkapnya.
Selain itu, Wakil Sekretaris Hukum dan HAM MUI Hamam Asyari menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas ditetapkannya Gus Irfan sebagai menteri Haji dan Umroh.
Menurutnya, Gus Ifran merupakan orang yang tepat untuk memimpin kementerian yang baru dibentuk itu untuk kemaslahatan penyelenggaran haji dan umroh ke depan.
"Tentu kami sangat mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo menempatkan orang yang tepat untuk kementerian baru ini. Kami berharap ke depan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik melayani umat," ujar Hamam
kepada wartawan terkait dilantiknya Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umroh di Jakarta pada Senin (8/9/2025).
Hamam yang juga Sekretaris RUU Haji dan Umroh MUI itu menjelaskan bahwa dibentuknya kementerian haji dan umroh ini untuk mengelola jamaah haji yang setiap tahun jumlahnya terbanyak dari berbagai negera. Sehingga dibutuhkan kementerian agar mampu dikelola secara transparan dan profesional.
"Kita semua sudah tau bahwa jumlah jamaah haji tiap tahun terbanyak dari negara mana pun. Belum lagi yang ngantri masih banyak juga. Kementerian ini dibentuk untuk mengelola itu agar transparan dan profesional," imbuhnya.
Pengangkatan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah menyusul disahkannya Undang-Undang Haji dan Umrah yang mengatur transformasi Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi kementerian penuh.
Gus Irfan sebelumnya menjabat sebagai Kepala BP Haji dan telah aktif berkoordinasi dengan MUI dalam berbagai agenda strategis, termasuk konsinyering RUU Haji dan pembinaan layanan haji.
MUI juga berharap agar dengan hadirnya kementerian ini, pelayanan haji dan umrah Indonesia bisa semakin unggul dan profesional.
