Sekjend MUI Pusat Dukung Proses RUU Haji Demi Kepentingan Umat

Foto : Istimewa 

TribunIKN.COM - Jakarta, Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Pusat Amirsyah Tambunan mengatakan bahwa MUI akan terus mengawal dan mendukung proses Revisi Undang-Undang (RUU) Haji demi kemaslahatan dan kepentingan umat. Ia berharap dengan RUU haji dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah.

“Kami mendukung penuh pemerintah untuk melakukan Revisi UU Haji demi kepentingan umat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan haji. Ketika menjalankan ibadah haji para jamaah dapat menjalankan dengan aman, nyaman dan lancar,” ujar Amirsyah pada kegiatan Konsinyering RUU Haji di Kantor MUI Pusat pada Senin, (26/5/2025).

Lebih lanjut, Amirsyah menjelaskan bahwa RUU Haji sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang terasa dampaknya secara langsung ke masyarakat luas. Ia mendukung penuh pemerintahan Presien Prabowo Subianto untuk melakukan RUU Haji demi memberikan layanan yang lebih baik.

“Pelayanan yang baik yang sesuai syariat agama dapat menumbuhkan kepercayaan jamaah terhadap penyelenggara haji dan pemerintah. Kami mendukung penuh pemerintah Presiden Prabowo untuk proses RUU Haji demi kemaslahatan umat,” imbuhnya.

Sekretaris Tim Revisi UU Haji Hamam Asyari menyampaikan kegiatan konsinyering tersebut dalam rangka menggali pemikiran untuk disampaikan kepada pemerintah dalam mewujudkan pelayanan ibadah haji sesuai harapan bersama. Menurutnya, MUI hadir untuk mendukung langkah pemerintah Presiden Prabowo mewujudkan pelayanan ibadah haji yang transparan dan memberikan kemanfaatan bagi para jamaah.

“Konsinyering RUU Haji ini untuk menggali ide gagasan dari para tokoh ulama, akademisi, praktisi dan berbagai kalangan lainnya dalam rangka mendukung dan mewujudkan keinginan pemerintah Presiden Prabowo menyelenggarakan ibadah haji yang memberikan dampak manfaat pada jamaah,” ujarnya pada kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, Hamam menjelaskan bahwa kegiatan tersebut akan kembali dilaksanakan dengan mengundang sejumlah narasumber untuk menyampaikan gagasannya terkait penyelenggaraan haji dan umrah demi kemaslahatan masyarakat luas. Dengan begitu, MUI dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atas aspirasi berupa ide gagasan yang telah disusun nantinya dari sejumlah ahli dibidangnya. 

“Konsinyering ini penting untuk menampung gagasan agar pemerintah dapat menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan dampak maslahat pada masyarakat luas. Kita akan mengundang para ahli sesuai bidangnya lebih banyak lagi agar penyusunan perundang-undangan nanti sesuai keingingan Presiden Prabowo dan masyarakat banyak,” jelasnya.